Pjs Bupati Paparkan Kesiapan Pilkada Bulungan

HADIR : Pjs Bupati Bulungan H.Haerumuddin, S.H.,M.Ap saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

BulunganKU.ID – Pjs Bupati Bulungan, H Haerumuddin, SH, MAP, memaparkan kesiapan Pilkada Serentak 2024 dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024).


Dalam kesempatan tersebut, Haerumuddin memastikan bahwa seluruh pihak terkait, terutama ASN Pemkab Bulungan, akan menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada, dan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Ia menekankan pentingnya netralitas baik dari penyelenggara, aparat keamanan, hingga ASN dalam rangka menciptakan proses Pilkada yang transparan dan adil.


“Kami terus mengingatkan kepada seluruh ASN Pemkab Bulungan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, guna memastikan Pilkada 2024 berjalan secara adil dan transparan,” jelasnya.


Pjs Bupati juga menjelaskan berbagai persiapan yang telah dilakukan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Bulungan. Persiapan tersebut meliputi penggunaan anggaran yang efisien, penyelesaian masalah logistik, serta tindakan pencegahan dalam menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung.


“Persiapan Pilkada di Bulungan meliputi penggunaan anggaran yang efisien, penyelesaian masalah logistik, serta strategi peningkatan partisipasi pemilih, agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik,” terangnya.


Ia juga menyampaikan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, agar lebih banyak masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pemilihan tersebut.


Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengungkapkan bahwa tujuan utama dari Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah untuk menyinkronkan program Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini bertujuan agar tercipta keselarasan pemerintahan yang efektif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.


Rapat kerja ini dihadiri oleh Kemendagri, Pj Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Pjs Bupati/Wali Kota dari 24 provinsi di seluruh Indonesia untuk membahas kesiapan dan tantangan Pilkada mendatang.