BulunganKU.ID – Untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan dan pokok pikiran (Pokir) DPRD yang telah dilaksanakan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan Gelar Forum Perangkat Daera di Ruang Tenguyun Kantor Bupati Bulungan, Selasa (19/03/2024).
Kepala Bappeda dan Litbang Iwan Sugiyanta menerangkan forum ini merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) guna membahas rancangan kerja (Renja) perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya bersama pemangku kepentingan.
“Yang diselaraskan dengan hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan untuk menyempurnakan renja perangkat daerah,” ucapnya.
Yang selanjutnya kata dia menjadi bahan pemuktahiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD Kabupaten Bulungan yang akan dilaksanakan pada awal April mendatang.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” sebutnya.
Selain itu kata dia juga untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan priortitas pembanguan daerah.
“Kemudian menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas,” terangnya.
Selain itu, Iwan juga melanjutkan bahwa melalui forum ini, perangkat daerah juga menjadi wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat sekaligus, dunia usaha dan pemangku kepentingan.
“Untuk rancangan kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dilakukan pembahasan, ini merupakan pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bottom up berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi,” sebutnya.
Kemudian dilanjutkannya, hasil rekapitulasi yang dihimpun melalui aplikasi SIPD RI, rancangan Renja perangkat daerah tahun 2025 yang telah diinput perangkat daerah ada sebanyak 1.557 sub kegiatan dan usulan musrenbang desa dan kecamatan sebanyak 1.566 usulan.
“Dengan rincian, bidang pemerintahan dan kesra terdiri 87 program, 708 sub kegiatan dan 524 usulan masyarakat, bidang perekonomian dan pembangunan sebanyak 72 program, 337 kegiatan dan 1200 usulan masyarakat dan bidang administrasi umum terdiri dari 72 program, 512 sub kegiatan serta 37 usulan masyarakat,” bebernya.
Diterangkannya dengan memperhatikan jumlah usulan tersebut, sementra proyeksi APBD 2025 sebesar Rp 2,1 triliun maka perlu penajaman sekaligus penentuan prioritas penangganan berdasar problem solving yang mengacu pada arah kebijakan daerah.
“Juga kebutuhan yang menyentuh langsung pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutupnya.
