BulunganKU.ID – Dianggap memiliki dampak yang sangat baik, World Bank atau Bank Dunia pelajari program Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Perwakilan Bank Dunia, Ahli Pembangunan Sosial, Hannah Duncan berserta tim yang berkunjung langsung ke Bumi Tenguyun, disambut oleh Sekda Risdianto, S.Pi.,M.Si di Ruang Rapat Bupati, Senin (19/08/2024).
Usai melaksanakan pertemuan tersebut, dilaksanakan pula Focus Group Disccusion (FGD) bersama dengan perangkat daerah terkait dan beberapa pihak pemerintah desa yang dibuka langsung oleh Sekda Risdianto di Hotel Luminor. Selanjutnya pihak Bank Dunia juga akan melakukan kunjungan lapangan di desa yang bersentuhan langsung dengan program TAKE tersebut.
Dijelaskan Hannah Duncan, desa-desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan pembangunan, mulai dari kesenjangan dalam layanan publik dasar hingga degradasi sumber daya alam, ketidakadilan sosial hingga ancaman dari perubahan iklim.
“Solusi diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan sebaik-baiknya, guna mengatasi tantangan jangka pendek yang paling mendesak sekaligus berinvestasi dalam masyarakat yang lebih tangguh dalam jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, lanjutnya beberapa kabupaten di Indonesia telah secara sukarela mengadopsi skema transfer fiskal ekologis – TAKE – dengan menggunakan anggaran daerah mereka untuk mencapai tujuan lingkungan.
“Kabupaten Bulungan adalah juara dalam upaya ini dan bertujuan untuk menjadi kekuatan pelopor dalam pemanfaatan mekanisme fiskal yang efektif untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal,” terangnya.
Hannah melanjutnya, melalui sikap proaktif, Kabupaten Bulungan menjadi salah satu studi kasus utama yang dipilih oleh Bank Dunia untuk memberikan wawasan dan pelajaran yang dipetik bagi implementasi skema TAKE yang lebih luas di Indonesia.
Kemudian berkaitan dengan FGD yang dilakukan kata dia untuk pihaknya belajar dari pengalaman pelaksanaan kebijakan TAKE di Bulungan dan dampaknya di tingkat desa.
“Informasi yang kami dapatkan nantinya akan menjadi masukan berharga untuk pengembangan kebijakan dana desa yang diatur oleh Pemerintah Pusat, yaitu di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, dengan dukungan bantuan teknis dari Bank Dunia,” ucapnya.
Untuk itu tujuan FGD tersebut dilakukan yaitu untuk mengidentifikasi dampak skema TAKE, dan mengidentifikasi praktik terbaik, pelajaran, dan tantangan dalam perancangan dan pelaksanaan skema tersebut.
Seperti diketahui, TAKE merupakan salah satu dari 15 program prioritas Bupati Syarwani, S.Pd.,M.Si dan Wabup Ingkong Ala, S.E.,M.Si yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang bertujuan mempercepat kemandirian desa dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta meningkatkan pemberdayaan desa.
